Perda Prokes, dari Denda Jadi Pidana

Perda Prokes, dari Denda Jadi Pidana

166
0
SHARE

DPRD DORONG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Oleh: Harry F. Darmawan

BALIKPAPAN – Upaya percepatan penanganan Covid-19 dikebut berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Balikpapan. DPRD sebagai lembaga legislatif mengambil peran sebagai pihak yang ikut membantu pengetatan protokol kesehatan lewat Peraturan Daerah (Perda).

Perda Prokes ini dikeluarkan sebagai payung hukum terhadap penindakan pelanggar protokol kesehatan di Kota Balikpapan. Sejak September lalu, sebenarnya sudah ada Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur ini. Hanya saja, Perwali No 23 Tahun 2020 dinilai tidak cukup kuat untuk menindak para pelanggar.

Pengerjaan Perda Prokes sendiri ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober ini. Namun, sampai hari ini belum ada titik terang akan selesainya Perda tersebut. Dilansir dari berita yang diterbitkan nomorsatukaltim.com pada Selasa (22/10/2020), Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyebut, ia ragu target 1,5 bulan yang diminta Ketua DPRD Balikpapan Abdullah, S.Sos akan terpenuhi. Alasannya beragam, mulai dari unjuk rasa mahasiswa di Balikpapan yang menyedot perhatian anggota dewan, sampai adanya anggota dewan yang harus menjalani isolasi mandiri.

Lalu, apa saja yang akan diatur dalam Perda Prokes tersebut?

TINDAK PIDANA RINGAN

Perda Protokol Kesehatan yang tengah digagas DPRD Balikpapan nantinya akan mengatur, pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 akan dijerat dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Belum ada informasi resmi mengenai pidana apa yang akan dikenakan kepada pelanggar. Namun, bila disebut masuk ke kategori Tipiring, maka berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-.

Selain itu, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) atau yang kerap disebut “Nota Kesepakatan 2012” juga bisa menjadi rujukan.

Dalam Nota Kesepakatan 2012, terdakwa Tipiring diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari nilai denda yang diputuskan pengadilan.

SERUPA TAPI TAK SAMA

Perda tidak sama dengan Perwali. Meski sama-sama merumuskan aturan, sanksi dan denda, ada perbedaan antar keduanya. Perwali diterbitkan sebagai perpanjangan atau yang mengatur secara teknis dari suatu Perda. Jadi Perwali Nomor 23 Tahun 2020 yang sudah berlaku saat ini akan mengikuti Perda Prokes nantinya.

Untuk implementasinya, Perda Prokes akan mengakomodasi UU darurat kekarantinaan. Prosedur PSBB juga tercantum dalam Perda tersebut, seperti bagaimana treatment, anggaran, dan monitoring-nya.

Penegakan protokol kesehatan yang dituangkan dalam Perda ini tidak akan memperumit pelaksanaan penegakan hukum. Meski nanti akan melibatkan empat pilar penegakan hukum seperti hakim, jaksa dan pihak berwajib. [*]

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.