DPRD Balikpapan Soroti Transparansi Anggaran Covid-19

DPRD Balikpapan Soroti Transparansi Anggaran Covid-19

165
0
SHARE

TINDAK TEGAS OKNUM PENYELEWENG

Oleh: Harry F. Darmawan

KINERJA pelaporan penggunaan anggaran terkait percepatan penanganan Covid-19 di Balikpapan menjadi perhatian Panitia Khusus Pengawas Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPRD Balikpapan.

Dalam Rapat Paripurna ke-25 masa sidang III tahun 2020 yang digelar DPRD Balikpapan pada Senin (26/10/2020) pagi di Kantor DPRD Balikpapan, Ketua Panitia Khusus Pengawas Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan, total refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 137 miliar, sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial dan bantuan masyarakat.

Ia menyebut, pada proses pelaksanaannya di lapangan, didapati ada polemik yang membuat penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Lemahnya kriteria penetapan masyarakat yang akan menerima bantuan sosial menyebabkan ketidaktepatan penerima bantuan,” paparnya.

Ia menambahkan, data klaster penduduk kurang mampu di Balikpapan yang tidak update, membuat riskan terjadi duplikasi bantuan simultan dari program pemerintah pusat.

“Dukungan data yang lemah, serta ambiguitas keluarga penerima bantuan ini tidak hanya menyulitkan petugas sosial masyarakat mulai di level kelurahan sebagai garda terdepan Pemerintah Kota, namun juga menjadi beban tersendiri bagi ketua RT dan permasalahan antar warga,” sambungnya.

Masalah lain yang menjadi sorotan Panitia Khusus yakni terkait pengadaan dan harga bahan pangan yang menjadi paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Syukri menyebut, efisiensi daya pemberdayaan masyarakat kecil di Kota Balikpapan kurang dimaksimalkan. “Selain itu, beberapa paket yang ditemukan dalam kondisi yang kurang baik,” imbuhnya.

Anggota DRPD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyampaikan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19 secara garis besar dapat dengan mudah diketahui masyarakat dan secara rinci dapat diakses oleh pemeriksa internal atau inspektorat dan pihak lainnya yang secara hukum berhak untuk mengaksesnya.

“Kondisi ini belum terealisasi dengan baik. Tergambar saat Pansus meminta data anggaran Covid-19 dan data pengelolaan bantuan dari pihak luar, baik dari perseorangan, kelompok masyarakat, maupun program CSR perusahaan yang diberikan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Balikpapan,” ungkapnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Panitia Khusus Pengawasan Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Balikpapan merekomendasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyusun pelaporan penggunaan seluruh anggaran belanja tak terduga setiap bulannya.

Selain itu, Pansus DPRD Balikpapan mendorong agar menindak tegas oknum pegawai jika terbukti melakukan penyimpangan atas belanja tidak terduga penanganan Covid-19.

“Pemerintah Kota Balikpapan mempublikasi laporan penggunaan anggaran Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tidak terduga tahun 2020,” lanjutnya.

Pansus juga meminta agar Pemkot Balikpapan mengedepankan langkah preventif dalam pengetatan protokol kesehatan.

“Pemerintah Kota Balikpapan diminta melakukan kajian dan pertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan guna menentukan status darurat kesehatan atau PSBB,” ucap Syukri.

Rekomendasi terakhir yang disampaikan Syukri kepada Pemkot Balikpapan yakni Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Balikpapan merumuskan pola penanganan Covid-19 di segala aspek kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Dan menuangkannya dalam instrumen kebijakan yang mengikat secara yuridis, baik sebagai klausul tambahan dalam peraturan daerah yang telah mengatur aspek-aspek tertentu, dan/atau menyusun rancangan peraturan daerah untuk penanganan Covid-19,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.