Home DPRD Balikpapan DPRD Balikpapan Rekomendasikan Perda Perencanaan PDAM

DPRD Balikpapan Rekomendasikan Perda Perencanaan PDAM

253
0

Oleh: Harry F. Darmawan

PERUBAHAN nomenklatur dan penyertaan modal Perumda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) membuat PDAM perlu memasukkan unit usaha ke dalam struktur organisasi PDAM.

Guna mengatur perencanaan induk pendistribusian air minum daerah, DPRD Balikpapan kemudian merekomendasikan adanya sebuah Perda yang ditujukan sebagai indicator kinerja Perumda dari PDAM tiap lima tahun sekali.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan drg. Syukri Wahid yang ditemui pada Rabu (21/10/2020) menuturkan, memasukkan unit usaha ke dalam struktur organisasi PDAM dilakukan agar PDAM bias mengembangkan usahanya.

“(memasukkan unit usaha ke dalam struktur organisasi, red) itu diperbolehkan,” sebutnya.

Selain itu, business plan yang jelas juga harus dilengkapi agar Perumda bias berjalan sebagaimana mestinya.

“Kenapa di perda ini (perumda dan penyertaan modal, red) tidak diverifikasi unit usahanya,” katanya.

Politisi partai PKS itu menambahkan, dari hasil kunjungan akhir studi komparasi ke Yogyakarta dan Palembang, Komisi II menemukan perbedaan, terutama cara mengembangkan perusahaan seperti Perumda.

“Di Palembang, Perumda menghasilkan PAD hingga Rp 52 miliar, berbeda sekali dengan PDAM di Balikpapan,” jelasnya.

Diketahui, setiap tahun, PAD yang dihasilkan PDAM Kota Balikpapan “hanya” Rp 12 miliar. Memang, Syukri mengaku, ini terjadi lantaran beberapa faktor.

“Karena perumda di Palembang daya dukung air waduknya bagus. Penyertaan modalnya sudah lebih tinggi dari penyertaan modal perumda Balikpapan. Mereka juga punya rencana induk,” ungkapnya.

Lebih lanjut Syukri menjelaskan, dewan pengawas Perumda pada dasarnya memiliki fungsi seperti komisaris dalam suatu perusahaan. Mereka punya bahan evaluasi indikator keberhasilan kinerja PDAM setiap 5 tahun. Maka itu, perumda membutuhkan rancangan perda yang mengatur business plan.

“Mereka mengawasi. Yang diawasi target. Kalau enggak ada business plan-nya, maka dari target induk,” terangnya.

Selain itu, jenis unit usaha yang bisa dilakukan perumda juga tergolong banyak dan beragam. Ia mencontohkan, jika di Yogyakarta bisa memiliki usaha kolam renang dan usaha air minum kemasan milik perumda.

Namun ini kembali lagi, ke keputusan direksi dan dewan pengawas, serta kontrol dari pihak eksekutif dan legislatif. Khususnya yang mengatur potensi apa saja yang bisa dikedepankan perumda, sekaligus dengan tujuan meningkatkan pelayanan.

“Unit usaha itu diperkenankan,” pungkasnya. [*]

Previous articleBantuan Sosial Tunai Dipastikan Kembali Mengucur
Next articlePerda Prokes, dari Denda Jadi Pidana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.