Home Article Polri Semakin Dipercaya Memberantas Korupsi

Polri Semakin Dipercaya Memberantas Korupsi

146
0

Oleh: Harry F. Darmawan

TIGA hari lalu, atau tepatnya pada Selasa (5/1/2021) Presiden Joko Widodo resmi melantik 38 pejabat baru di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 38 pejabat baru tersebut, ada 6 orang yang sebelumnya tercatat sebagai anggota Polri.

Masing-masing yakni Irjen Pol. Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi; Brigjen Pol. Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi I; Brigjen Pol. Yudhiawan sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi II; Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi III; Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo sebagai Direktur Monitoring; dan Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

Dengan penambahan baru ini, tercatat sudah ada 9 orang anggota Polri yang tergabung ke dalam Komisi Anti Rasuah tersebut. Tiga nama lainnya yakni Komjen Pol. Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Brigjen Pol. Setyo Budiyanto sebagai Direktur Penyidikan, dan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan.

Tergabungnya beberapa anggota Polri ke dalam KPK menjadi indikasi bahwa Pemerintah menaruh kepercayaan yang besar terhadap institusi Polri guna membantu membumihanguskan praktek korupsi di Bumi Pertiwi.

Penunjukkan ini saya nilai cukup beralasan, mengingat Polri saat ini telah menjadi lembaga negara paling dipercaya ketiga menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lembagai Survei Indikator Politik pada Juli 2020 lalu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat itu menyebut, Polri menjadi instansi ketiga yang paling dipercaya publik dengan raihan nilai sebesar 75,3%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding KPK yang “hanya” meraih nilai 74,7%. Sedangkan nilai tertinggi pertama dan kedua didapat oleh TNI dan Presiden, masing-masing dengan angka 88% dan 79,1%.

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli 2020 lalu dengan metode simple random sampling. Margin of error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

MEMBUKTIKAN DIRI

KPK yang dipimpin Komjen Pol. Firli Bahuri membuktikan kepantasannya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pertama, jajarannya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur, pada Rabu (25/11/2020).

Tak lama berselang, tepatnya pada Sabtu (5/12/2020), pihaknya kembali melakukan OTT terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara terkait dugaan kasus suap bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan dua Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini tentu memberi kita secercah harapan bahwa KPK yang di dalamnya melibatkan personel Polri, mampu melakukan tugasnya dengan baik dan memiliki keberanian meskipun kasus korupsi yang ditangani melibatkan tokoh besar.

Kredibilitas ini sekaligus menjawab keraguan berbagai pihak yang sempat mencuat karena penambahan struktur baru di KPK justru membuat struktur menjadi gemuk. Keraguan itu sendiri juga sudah dijawab langsung oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Dirinya menegaskan, ada beberapa pihak yang keliru dalam memahami struktur ini.

“Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan,” kata Ali, pada Kamis (7/1/2021) kemarin.

***

Dengan kerja baik yang sudah dilakukan KPK pada akhir tahun 2020 lalu, saya optimistis di tahun baru ini, KPK bisa melanjutkan tren positif tersebut.

Begitu pula dengan dilibatkannya personel Polri di dalam tubuh KPK. Momentum ini harus dijadikan semangat revolusi akhlak di tubuh Kepolisian sendiri, sehingga tidak ada lagi perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya korupsi.

Polri Promoter harus terus digelorifikasi kepada seluruh personel Polri. Tidak hanya berakhir di level pimpinan, tapi juga sampai ke jajaran terbawah. [*]

Previous articleTahun Baru, Jangan Ada Lagi “Korban” Baru UU ITE
Next articlePenanganan Banjir Dinas PU Gunakan Pompa Penyedot Mobile

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.