Home Article Tahun Baru, Jangan Ada Lagi “Korban” Baru UU ITE

Tahun Baru, Jangan Ada Lagi “Korban” Baru UU ITE

138
0

Oleh: Harry F. Darmawan

SETIDAKNYA sejak 2017, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi momok yang cukup menakutkan bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat ataupun menyampaikan kritik melalui sosial media. Hal ini terjadi karena diyakini regulasi-regulasi yang termuat dalam UU tersebut banyak yang bersifat karet atau multi-tafsir.

UU ITE dianggap membatasi terlalu keras kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum. Jika ditelaah, UU No 11/2008 tentang ITE, lahir untuk mengejar ketertinggalannya terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Sekalipun dikenal adagium het recht hink achter de feiten aan yang berarti ‘hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman’, tetapi UU ITE dibentuk untuk selalu mengikuti perkembangan zaman.

UU ITE digagas agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap segala aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini sejalan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No 67/189 Tanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan kejahatan siber telah berkembang pesat, dan bahkan telah dilakukan secara transnasional.

Berdasarkan Convention of Cybercrime pada Perjanjian Internasional Uni Eropa, ada empat kategori yang termasuk kejahatan siber, yakni: 1) offences against confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems; 2) computer-related offences; 3) content-related offences; 4) offences related to infringements. Sedangkan UU ITE dibentuk guna mengatur 3 dari 4 kategori tersebut, yakni kategori pertama, kedua, dan ketiga.

Tapi dalam prakteknya, banyak kasus yang hanya memperhatikan kategori ketiga. Kategori 3 diatur pada pasal 27, 28, dan 29 di dalam UU ITE. Pasal 27 ialah kejahatan terkait dengan konten (illegal content). Terdapat 4 konten yang dilarang untuk didistribusikan melalui media elektronik, yakni asusila (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), dan pemerasan (ayat 4). Sedangkan pasal 28 berkaitan dengan hoaks dan SARA.

Penelitian yang dilakukan The Institute for Digital Law and Society terhadap 190 kasus UU ITE pada 2018 menunjukkan 41 kasus dikenai Pasal 27 ayat (3), 19 kasus Pasal 28 ayat 2 (SARA), 17 kasus Pasal 27 ayat 1, dan 7 kasus Pasal 27 ayat (2). Angka kasus yang dikenai Pasal 27 ayat (3) sebagai pasal dengan angka tertinggi yang dikenakan pada suatu kasus kejahatan siber menjadi indikasi bahwa UU ini lebih banyak digunakan dalam mengatur ketersinggungan atas suatu konten dibandingkan dengan hal-hal “berbobot” lainnya.

Banyaknya angka kasus akibat penghinaan atau pencemaran nama baik ini juga menurut saya dapat membingungkan Polri sebagai institusi penegak hukum ke depannya, mengingat penggunaan media sosial di masa depan akan semakin meningkat.

Platform seperti Facebook, Twitter dan Instagram akan menjadi ladang basah dalam memanen kasus Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini. Pasalnya, ketiga media sosial tersebut yang paling banyak digunakan untuk berinteraksi, bahkan menanggapi berbagai isu yang beredar di lini masa.

Padahal, dari 41 kasus tersebut, saya yakin di dalamnya ada beberapa kejadian yang sebenarnya bersifat mengkritisi. Hanya saja, dalam berbagai perspektif, seperti penggunaan diksi atau format kritik, malah menjadi sebuah “serangan” yang membuat seseorang melaporkannya atas dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Bahkan dalam pengusutan kasus UU ITE ini, Polri kerap melibatkan ahli Bahasa guna mengklasifikasi apakah suatu unggahan, komentar, atau kicauan di media sosial bersifat menghina atau mencemarkan nama baik individu, kelompok, golongan, atau bahkan pemerintah.

Lalu, dengan kondisi yang seakan-akan semesta mendukung seperti ini, bagaimana semestinya kita menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan kasus hukum?

KRITIK KONSTRUKTIF

Kritik dapat dikatakan sebagai seni berpandangan dalam kehidupan demokrasi. Persoalannya, ketika aspirasi atau suara kritis kehilangan substansi atau pegangan etis, tentu menyampaikan pendapat bukan hanya soal keberanian, tetapi juga melibatkan aspek keseimbangan hak dan kewajiban, termasuk juga asas manfaat.

Melalui skema itu, kebebasan berpendapat yang dimaksudkan dalam amanah konstitusi, bukanlah kebebasan yang ‘benar-benar bebas’ bersifat absolut atau mutlak, tetapi tetap bersandar etika.

Hal ini yang dapat disebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Secara operasional, etika komunikasi menjadi penting diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Artinya, kritik dapat disampaikan dengan baik, tetapi tetap mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan yang berlaku.

Mengacu Aristoteles, setidaknya terdapat tiga pilar etika komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan mengkritik, mulai dari etos, pathos, dan logos.

Pertama, etos artinya kritik yang disampaikan memperhatikan aspek-aspek moralitas, termasuk kualitas atau kredibilitas sumber atau orang yang mengkritik. Maksudnya tidak etis ketika seseorang menyampaikan kritik, tetapi kritiknya berkebalikan dengan apa yang dilakukannya.

Kedua, pathos berkaitan dengan relasi emosional yang terbangun. Dalam konteks ini antara orang yang mengkritik dengan representasi realitas atau masyarakat yang diwakili (empati). Ketiga, logos berkaitan substansi atau isi kritik, berdasarkan fakta dan data yang logis, tidak direkayasa atau dibuat-buat demi kepentingan tertentu.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat yang mempunyai pegangan etis menjadi cerminan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks inilah, kritik yang diharapkan bersifat konstruktif, tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dipandu aturan-aturan moral serta mendorong keutuhan dan persatuan.

Polri sebagai pihak yang berpengalaman dalam menangani kasus UU ITE juga bisa mengambil inisiatif dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menyampaikan kritik yang konstruktif atau bermedia sosial yang sehat.

Dengan begitu, saya yakin “korban” UU ITE ke depannya bisa semakin menurun. [*]

Previous articleBudiono Berharap 2021 Pembangunan SMK 7 Bisa Terealisasi
Next articlePolri Semakin Dipercaya Memberantas Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.