Home DPRD Balikpapan DPRD Balikpapan Revisi Perda Sampah, Memuat Sanksi Pidana Ringan

DPRD Balikpapan Revisi Perda Sampah, Memuat Sanksi Pidana Ringan

139
0

BALIKPAPAN – Sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Kota Balikpapan. Optimalisasi penanganan sampah pun sangat diperlukan, mengingat sampah diyakini adalah penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna pada hari ini (15/2). Rapat yang digelar secara virtual ini beragendakan penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, perda tersebut dianggap krusial sehingga perlu direvisi. Salah satu poin yang akan direvisi terkait penegakan, yakni disiplin masyarakat dalam membuang sampah.

“Bayangkan saja kalau sampah masyarakat diasumsikan satu orang itu 0,7 kilogram. Berarti kalau jumlah penduduk kita beberapa ratus ribu, misalnya 500 ribu saja, berarti 500 ton. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah kota,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Pria yang akrab dipanggil A3 tersebut juga menjelaskan, pihaknya akan memasukkan sanksi pidana ringan. Hal ini sebagaimana hasil naskah penjelasan terhadap situasi yang dihadapi saat ini.

“Kami sangat berharap masalah persampahan rumah tangga ini menjadi kesadaran publik. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Khususnya dari sumbernya langsung, yakni rumah tangga,” terang A3.

Oleh karena itu, setelah aturan baru terkait persampahan diterapkan, pihanya berharap dapat membangun kesadaran masyarakat. Tidak hanya itu, diharapkan juga infrastruktur terkait masalah persampahan ditingkatkan. Utamanya titik-titik bak sampah di lingkungan RT.

“Karena selama ini kalau boleh kita hitung, satu kelurahan itu bak sampahnya tidak banyak. Ini akan kita maksimalkan
supaya warga tidak kesulitan dalam membuang sampah,” katanya.

Satu bak sampah, lanjutnya, bisa jadi menjadi tempat pembuangan bagi 10-15 RT. Selain itu, pengelolaan dan jadwal pengambilan juga masih kurang baik.

“Di sinilah raperda ini kita revisi. Persoalan sampah ini bukan persoalan sederhana. Sanksi yang diterapkan tidak efektif, sehingga besok kita akan masukkan pidana ringannya,” pungkasnya. (*/dah)

Previous articlePara Pedagang Pasar Kota Balikpapan Ngeluruk ke Kantor DPRD
Next articleDPRD Balikpapan Dorong Peningkatan Sekolah Swasta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.