Home DPRD Balikpapan DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna Istimewa Usulan Pemberhentian Jabatan Wali Kota

DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna Istimewa Usulan Pemberhentian Jabatan Wali Kota

140
0

BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan hari ini (22/2) menggelar Rapat Paripurna Istimewa Ke-10 Masa Sidang 1 Tahun 2021. Rapat yang digelar secara terbatas ini beragendakan usulan pemberhentian dan pengumuman berakhirnya jabatan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan periode 2016-2021.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengungkapkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tahapan untuk melantik wali kota dan wakil wali kota terpilih adalah pengumuman pemberhentian melalui paripurna. Pengumuman pemberhentian ini kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri oleh pimpinan DPRD melalui gubernur.

“Nah, sampai mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri, legalitas untuk pemberhentian itu. Langkah berikutnya melakukan pelantikan wali kota terpilih,” ujarnya usai rapat paripurna.

Lima hari sejak ketetapan KPU, lanjutnya, DPRD melakukan rapat paripurna pengusulan pelantikan wali kota terpilih periode 2021-2024. Kegiatan ini rencananya akan digelar pada pekan ini.

Insya Allah, hari Jumat nanti ada paripurna. Tapi tempatnya enggak di sini (kantor DPRD), karena itu paripurna istimewa diperluas. Di sini tidak cukup, harus social distancing, maka akan dilaksanakan di Hotel Novotel,” ungkap Abdulloh.

Dalam rapat paripurna itu, tambahnya, wali kota akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). Laporan ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja kepala daerah selama ini.

“Dulu wali kota harus menyampaikan LKPj lima tahun masa jabatan, namun sekarang harus sampaikan kinerja tahunan,” ujarnya.

Sementara ketika ditanya kapan masa jabatan wali kota saat ini berakhir, Abdulloh menjelaskan, sesuai undang-undang masa jabatan Wali Kota Rizal Effendi dan Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud akan berakhir pada 30 Mei mendatang.

Hal itu pun dibenarkan Wali Kota Rizal Effendi. Sesuai undang-undang, masa jabatan wali kota dua periode ini akan berakhir pada 30 Mei.

“Memang sesuai UU, masa berakhirnya 30 Mei. Saya sampaikan di sidang paripurna bahwasanya (wali kota yang baru) akan punya tugas yang lebih berat dibanding saya karena pandemi. Ini dihadapi seluruh kepala daerah yang baru,” urainya.

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan KPU kepada DPRD untuk kemudian disampaikan kepada gubernur. Dengan adanya surat itu, maka tugas KPU pun berakhir.

“Selanjutnya menjadi domainnya DPRD yang diatur dengan aturan lain,” jelas Thoha.

Terkait jadwal pelantikan wali kota dan wakil wali kota baru menunggu keputusan Mendagri. Namun, rencananya pelantikan akan dilakukan secara serentak. Sesuai jadwal, besok (23/2) pemerintah akan melantik 26 kepala daerah.

“Tapi semua kembali kepada Mendagri. Seluruh KPU kabupaten/kota segera membuat usulan pada Gubernur melalui DPRD secepat mungkin,” ujar dia.

Untuk pelantikan hasil pilkada Balikpapan, lanjutnya, mundur menyusul adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena adanya gugatan hasil pilkada, sehingha mundur sampai 30 Mei.

“Maka Pak Rizal tadi menyinggung apabila Mendagri punya kebijakan lain, beliau siap untuk menyerahkan kebijakan itu. Jika mengikuti masa jabatan yang lama tidak bareng, kita paling terakhir,” pungkasnya. (dah)

Previous articleDPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Pengangkatan Wali-Wawali Terpilih
Next articleFenomena Tiktok, Tantangan Baru Polisi Siber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.