Home DPRD Balikpapan DPRD Soroti Tingginya SILPA pada Rapat Paripurna LKPJ Anggaran 2020

DPRD Soroti Tingginya SILPA pada Rapat Paripurna LKPJ Anggaran 2020

83
0

DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020.

Rapat yang digelar secara virtual tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, dan dihadiri 32 anggota DPRD Kota Balikpapan, di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, pada Selasa (30/3/2021).

”Kita mendengarkan Wali Kota Balikpapan menyampaian LKPJ tahun 2020, materi yang disampaikan berkaitan dengan Kota Balikpapan,” ungkap Sabaruddin Panrecalle usai rapat.

Dirinya mengatakan, penyampain materi pertanggungjawaban LKPJ ini meliputi semua sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kepariwisatan, serta OPD yang telah menggunakan anggaran.

“Kami elaborasi, kemudian kita serahkan kepada alat kelengkapan dewan untuk dievaluasi bersama-sama. Saat dievaluasi bersama-sama, tentunya fraksi-fraksi ini punya argumentasi dan pandangan-pandangan terhadap anggaran yang telah digunakan pemerintah kota,” jelasnya.

Tahap selanjutnya, hasil evaluasi tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan.

Dalam nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang LKPj tahun anggaran 2020, disampaikan bahwa dalam realisasi APBD 2020, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 679,57 miliar.

Silpa ini terdiri dari penghematan belanja sebesar Rp 317,93 miliar lebih dan pelampauan target pendapatan sebesar Rp 361,56 miliar lebih.

Nilai Silpa yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ini dinilai terlalu besar apabila dibandingkan dengan besaran APBD Kota Balikpapan setelah dilakukan re-focusing yang tercatat mencapai Rp 2,08 triliun.

Politisi Partai Gerindra tersebut memaparkan, terkait dana Silpa dari APBD yang nilainya disebutkan begitu besar, kondisi ini akan menjadi pertimbangan yang disampaikan kepada masing-masing fraksi terkait laporan pertanggungjawaban yang diserahkan Wali Kota.

“Agendanya bukan hanya silpa, namun seluruh yang disampaikan akan menjadi catatan fraksi-fraksi dan (meminta) alat kelengkapan dewan untuk mengevaluasi. Nanti akan dipertanyakan kenapa ada silpa sebanyak itu, mengapa tidak dimanfaatkan dalam situasi dan kondisi yang begini,” ujar Sabaruddin.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam laporan pertanggungjawabannya menyampaikan, SiLPA sebesar Rp 679,57 miliar tersebut terdiri atas penghematan belanja sebesar Rp 317,93 dan realisasi penyerapan pendapatan asli daerah yang melampau target sebesar Rp 361,56 miliar.

“Rencana pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp 2,08 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,44 triliun, sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp 361,56 miliar atau 17,3 persen,” ujarnya.

Pelampuan target ini, lanjut Rizal, disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Balikpapan yang dinilai masih cukup baik meski kota masih dalam situasi pandemi Covid 19.

Namun apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2019 pada saat sebelum pandemi Covid-19, maka terjadi penurunan pada sektor PAD sebesar kurang lebih 20,29 persen. [*]

Previous articlePentingnya Mengenal Penyebab dan Proteksi Kebakaran
Next articleYuk Berkuda di Gifta Garden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.