Home DPRD Balikpapan Penerapan ZZT Ditunda, Tunggu Evaluasi Kesepakatan Rapat Forkopimda

Penerapan ZZT Ditunda, Tunggu Evaluasi Kesepakatan Rapat Forkopimda

355
0

DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda menindaklanjuti surat permohonan Forum Warga Jalan Jenderal Sudirman Bersatu terkait penetapan Jalan Jenderal Sudirman sebagai Zona Zero Tolerance (ZZT), pada Kamis (1/4/2021).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, RDP ini menyampaikan tentang Zona Zero Tolerance (ZZT) yang diterapkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Dijelaskanya, ia merefer bersama-sama Kasatlantas dan Dishub sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga Perda Nomor 10 Tahun 2017, serta surat SK Wali Kota 188-274.

Menurutnya, Kasatlantas hanya menjalankan tugas dan amanah dari instruksi Kapolri, bahwa segera akan dilaksanakan itu. Apalagi SK Wali Kota juga merefer itu semua.

“Saya pikir ini tidak ada memang toleransi untuk parkir di median jalan yang jalan nasional, itu kita ketahui bersama-sama,” sebutnya seusai rapat.

Disampaikannya, undang-undang ini sudah lama ada dan baru berlaku. Namun jika merefer kepada ZZT, itu tidak ada toleransi, tetapi untuk kali pertama ini untuk undang-undang yang diciptakan pro kepada rakyat, ternyata ada penolakan.

Dalam situasi pandemi ini semua memang merasakan kesulitan ekonomi, apalagi sampai dilarang berjualan di tepi jalan.

“Oleh karena itu, hari ini kami bersama Kasatlantas dan pemerintah (DPRD, dishub, Satpol PP) sepakat meminta untuk mengevaluasi dahulu, sambil menunggu rapat Forkopimda,” ucapnya.

Bahkan dalam waktu dekat ini, DPRD meminta Wali Kota untuk segera melaksanakan rapat Forkopimda berkaitan dengan ZZT dan berharap ada keputusan yang diambil bersama-sama, karena ia sepakat bahwa undang-undang harus dilaksanakan.

“Undang-undang itu harus pro kepada rakyat, sedangkan UU ini ada yang merasa merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua RT 5 Klandasan Ilir mengatakan, dalam RDP ini pihaknya sepakat ZZT ditunda sampai ada keputusan rapat Forkopimda. Sementara warga RT di sepanjang Jalan Jendral Sudirman tetap berjuang untuk warga yang terkena dampak zero tolerance.

“Dan untuk jumlah keseluruhan itu ada sekitar 30 RT yang terlibat,” ujarnya.

Ketika hal ini masih ditetapkan, warga meminta Badan Pertanahan untuk mengukur ulang tanah milik warga, sehingga setelah diukur warga akan memasang patok tanah miliknya. [*]

Previous articleDPRD Balikpapan Setuju Satgas Covid-19 Tingkat RT Terima Rp2 Juta
Next articlePenandatanganan Tahap I Raperda Kearsipan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.