Home DPRD Balikpapan Bahas Dua Raperda, DPRD Sampaikan Nota Penjelasan

Bahas Dua Raperda, DPRD Sampaikan Nota Penjelasan

98
0

Dua Raperda inisiatif DPRD Kota Balikpapan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, tengah memasuki fase penyampaian nota penjelasan. Nota penjelasan ini sendiri disampaikan DPRD Kota Balikpapan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-18 Masa Sidang II tahun 2021, pada Selasa (4/5/2021).

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan ini digelar sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, dalam nota penjelasan tersebut, Perda IMTN sepertinya sudah tidak aktif lagi. Hal ini lantaran adanya banyak kendala yang ditemukan di lapangan.

“Kami melihat ada banyak kendala. Salah satunya sulitnya mengurusi IMTN itu karena juru ukur yang kurang. Ada juga calo-calo yang kami tertibkan. Masih banyak kendala, tapi kami benahi dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 itu,” lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Diungkapkannya, pajak hiburan di Kota Minyak merupakan pajak hiburan tertinggi di Indonesia. Apalagi, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan kondisi ekonomi sedang sulit, maka sumber pendapatan asli daerah (PAD) tersebut harus disesuaikan.

“Kami pada masa pandemi ini melihat kondisi ekonomi yang sedang sulit dan menyesuaikan tarifnya. Baik itu pajak hiburan bioskop, hiburan rakyat, hiburan malam itu akan disesuaikan lagi,” terangnya.

Untuk dikerahui, pajak hiburan tertinggi di Kota Minyak adalah pajak diskotek yang mencapai 60 persen.

“Misinya itu dulu agar tidak ada di Balikpapan, tapi kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Daripada kucing-kucingan melaporkan dengan dua buku. Jadi, kami revisi Perda-nya agar ke depan PAD kita lebih maksimal dan dapat dikendalikan sebaik-baiknya,” pungkasnya. [*/dah]

Previous articleKorban Multitafsir UU ITE Bertambah Lagi, Polri Wajib Beri Sosialisasi
Next articleKomisi IV DPRD Kota Balikpapan Gelar RDP Bahas Ketenagakerjaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.