Home DPRD Balikpapan Anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman Angkat Bicara Soal PPDB Online

Anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman Angkat Bicara Soal PPDB Online

132
0

Sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Balikpapan, terjadi aksi unjuk rasa orang tua siswa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan akibat anak-anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

Tanggapan dari Anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, kalau kita lihat dari sisi permasalahan PPDB online yang saat ini baik SMA SMK SLTP ya kita tidak berbicara SD ya karena itu sudah ada aturan dengan sistem usia anak.

“Kan ini kalau SMA dan SMK yang pasti kita kekurangan sekolah, yaitu di Balikpapan Barat itu dijanjikan dengan SMKN 7 sampai saat ini tidak ada realisasinya sehingga terjadilah lonjakan arus warga ingin anaknya masuk sekolah tidak dapat terayomi dengan dua sekolah yang ada di Balikpapan Barat, yaitu SMAN 3 dan SMAN 8 sehingga dengan sistem zonasi juga banyak yang tidak bisa ter-cover atau tralisasi warga-warga tersebut,” kata Taufik Qul Rahman, kepada media.

Dia juga menyampaikan, jika jaraknya melampaui dari jarak yang ditentukan, maka siswa bersangkutan tidak bisa masuk atau tidak diterima. Namun, jika menggunakan sistem nilai dipastikan bisa terakomodir.

“Kita tidak serta-merta menyalahkan aturan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), mengingat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mengikuti Permendiknas, hanya saja harus ada perlawanan atau kebijakan dari kepala daerah yang harus memikirkan persoalan PPDB online tersebut,” ucapnya.

Politisi fraksi PKB ini juga mengungkapkan, beberapa SMA SMK harus dibangun, tapi juga harus dilihat dari guru pendidik harus ada tadi bukannya dapat menuntaskan permasalahan setiap tahunnya. “Permasalahan dengan berbagai macam bentuk PPDB online dan menyempurnakan PPDB online tetapi tidak dibarengi dengan penambahan sekolah SMP dan guru pendidik, percuma,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Taufik, solusinya, semua masing-masing mengikuti aturan yang baik yaitu Kepala Dinas Pendidikan punya metode yang jitu. Permendikbud biarkan saja untuk sementara, supaya jangan timbul lagi permasalahan. Jadi kalau kita membangun sekolah harus dipikirkan dulu, seperti akan terbangun SLTA SMK dan jangan lupa bangun juga SMP.

“Tapi harus kedua jangan sampai kesenjangan sekolah Swasta juga menjadi permasalahan, nanti warga mengayomi sekolah negeri akhirnya tidak ada lagi yang mau minat sekolah Swasta, tapi dipikirkan juga sekolah Swastanya,” ungkap putra Kilat ini. [*/to]

Previous articleWakil Ketua DPRD Balikpapan Dukung Polri Berantas Premanisme di Balikpapan
Next articleDPRD Balikpapan Pertanyakan Soal Zonasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.