Home DPRD Balikpapan PPKM Pengaruhi PAD Kota Balikpapan

PPKM Pengaruhi PAD Kota Balikpapan

66
0

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 300/2808/Pem mengenai pelaksanaan Instruksi Mendagri Nomor 23 tahun 2021. Yang isinya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi level 4. Kemungkinan akan diperkirakan akan sangat berpengaruh dengan turunnya angka pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan.

Anggota DPRD kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, jika melihat dibeberapa pajak mereka sudah mencapai target hingga 50 persen. Sampai dengan bulan Juni capaian target pajak daerah sebesar Rp 511 miliar, dan baru terkumpul Rp 240 miliar, dilihat dari progres perbandingan 3 bulan di 2020 lalu sebelum pandemi yakni di Februari dan Maret, dengan bulan yang sama yakni di 2021 memang menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

“Bahwa Rp 511 milliar itu akan tertutupi di target pencapaian di bulan September, dan Saya bukan pesimis, tetapi coba optimis,” kata Syukri Wahid, di kantor DPRD Balikpapan, pada Senin (26/7/2021).

Dia juga menjelaskan, bisakah Badan Pengelolah Pajak Daerah dengan ekonomi yang sedang turun 2 bulan ini. Dan kemungkinan yang terjadi ketika diprediksi di bulan Juli-Desember 2021, untuk mencapai target Rp 511 miliar, perbulan bisa menghasilkan Rp 42 miliar.

“Target dari Rp 511 miliar itu harus diturunkan, dan kalau itu turun, maka siap-siap eksiplenya adalah rasionalisasi pajak,” ucap Syukri.

Syukri juga mengungkapkan, besok Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 akan dibahas. Dan bahkan hari ini DPRD Balikpapan telah melaksanakan rapat internal untuk pembahasan anggaran.
Juga mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan sempat melihat salinannya, ternyata tahun depan pemerintah justru menaikkan anggaran pendapatan pajak daerah sebesar Rp 565 miliar.

“Karena besok 27-29 Juli bahas internal komisi, dan 2 Agustus baru Banggar, saya belum tau penjelasannya seperti apa,” jelas politisi PKS ini.

Dengan tahun 2021 ini memang ada penurunan, PPKM selama dua bulan ini akan dipetik pada bulan depan (Agustus), apakah menurun atau tidak. Jika tidak mencapai Rp 42 miliar atau di bawah, maka akan direvisi. Untuk bisa mendiagnosa pendapatan itu, akan dibandingkan dengan tahun lalu pada bulan April, Mei dan Juni 2022, itu menjadi penentu untuk mengukur di tahun lalu.

“Karena saya yakin pajak yang berhubungan dengan masyarakat seperti restoran, hotel, parkir itu pasti akan menurun. Ini belum pasti ya, tetapi mendiagnosa dulu,” ucapnya.

Lanjutnya, selain itu pajak PJU juga sangat konstan dan merupakan pajak paling stabil, serta BPHTB yang mengalami peningkatan dari reans Rp 42 miliar yang anjlok di bulan Januari-Februari, tetapi naik di bulan Maret-Mei. Dan untuk mencapai taget Rp 42 miliar per bulan, yang berpotensi ada pada sektor PBB, apalagi pendapatan kemarin ditutupi dengan kenaikan harga PBB.

“Kalau BPHTB sendiri pada Juni ini sudah ada 16 miliar, jadi kami optimis. Contohnya di bulan Juni ini tercapai Rp 73 miliar yang terkumpul selama 1 bulan untuk pajak,” ujarnya. [*/to]

Previous articlePemkot Balikpapan Anggarkan 69,7 Miliar untuk BPJS Kesehatan Gratis
Next articleMasa PPKM, Target APBD Tak Terpengaruh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.