Home DPRD Balikpapan BPK Pertanyakan Dinsos Soal Bansos

BPK Pertanyakan Dinsos Soal Bansos

39
0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan akan mempertanyakan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan, soal bansos Covid-19 di Kota Balikpapan. Yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian daftar data penerima bansos untuk warga terdampak Covid 19 di Kota Balikpapan.

Hal itu disampaikan Sandy Ardian, Anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) DPRD Kota Balikpapan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Balikpapan kepada media, pada Senin (23/8).

“Daftar penerima yang ternyata sudah meninggal dunia, termasuk adanya temuan warga yang NIK-nya sama tapi alamatnya berbeda, kemungkinan dia sudah pindah dari situ tapi dapat. Dan memang dalam laporan BPK itu ada temuan terkait penyaluran bansos, diantaranya ada beberapa catatan yang diberikan terkait database daftar penerima seperti data ganda,” katanya.

Dia juga menyampaikan, pihaknya telah memanggil pihak Dinsos Kota Balikpapan untuk memberikan penjelasan terkait temuan BPK tersebut, agar pola penyaluran bansos di Kota Balikpapan dapat diperbaiki dan tepat sasaran.

“Agar penyerahan bansos ini bisa tepat sasaran, harapan dari kami database ini bisa menjadi dasar. Sehingga tidak terjadi lagi masyarakat yang tidak berhak malah dapat. Padahal ada warga yang berhak tapi tidak dapat,” jelasnya.

Sandy juga mengungkapkan, ditemukan ada data ganda dalam daftar penerima bansos karena berpindah domisili di dalam satu kota, sehingga alamat yang tercantum di KTP tidak sesuai. Dan itu berdasarkan catatan yang diberikan oleh BPK RI.

“Ada juga catatan dari BPK terkait adanya warga yang tidak memiliki KTP Balikpapan tapi masuk dalam daftar penerima bansos, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan ternyata yang benar warga yang bersangkutan tidak memiliki KTP Balikpapan, namun tinggal di Kota Balikpapan karena diajukan oleh RT setempat. Sehingga yang bersangkutan dimasukan dalam daftar penerima bansos,” ungkapnya.

Lanjut politisi PKS ini, BPK RI juga menemukan adanya pengalihan pola bantuan yang awalnya terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat namun karena tidak ada kepastian sehingga bantuan yang diberikan berasal dari pemerintah kota.

“Dinsos beralasan bahwa penggunaan dana tersebut karena dana yang ada di Dana Tidak Terduga (DTT) tidak mencukupi sehingga ditambahkan lagi dari APBD. Dan BPK RI juga menemukan adanya penggunaan anggaran di APBD, di luar dana DTT,” tambahnya. [*/to]

Previous articleGedung DPRD Batal, Karena Tidak Sesuai DED
Next articlePansus LHP-BPK Nilai Disdikbud dan DLH Balikpapan Sudah Berjalan Baik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.