Lagi, Bidik Predikat WTP Tahun Ini
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait program laporan keuangan di setiap kabupaten/kota. Sebelum melakukan proses tersebut, BPK mengadakan sosialisasi dan memberikan arahan kepada setiap Kepala SKPD pengguna anggaran mengenai sistem audit yang akan dilakukan.
Pada sosialisasi bulan lalu, disebutkan bahwa audit akan dilaksanakan selama 40 hari kalender oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai mitra BPK.
Nur Laila — pejabat Perwakilan dari BPK Kalimantan Timur, menyampaikan informasi audit bahwa tujuan entry breafing (penyampaian informasi awal) adalah memberikan keyakinan bagi para pengguna laporan, apakah pengguna laporan dan hasil laporan terlihat wajar.
Empat standar persyaratan penerapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK seperti laporan harus disusun sesuai standar akutansi aturan pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan.
Lingkup pemeriksaan yang dilakukan BPK mengarah pada lingkup pemeriksaan LKPD tahun 2015 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Mengacu pada sasaran tersebut, tahun lalu, Balikpapan ditetapkan oleh BPK sebagai kota percontohan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan mendapatkannya secara terus menerus selama beberapa tahun. Artinya, Balikpapan sejauh ini dipandang mampu menerapkan sistem transparansi laporan keuangan yang diajukan oleh BPK sebagai badan keamanan atas penggunaan seluruh informasi dalam pemeriksaan.
Wali Kota Rizal Effendi menyebut, banyak SDM di SKPD memiliki latar belakang pendidikan yang bukan akuntan. “Jadi, ini proses pembelajaran dalam tranparansi anggaran. Kami berterima kasih BPK bukan hanya melakukan pemeriksaan tapi juga memberikan binaan,” sebut Wali Kota. (hms/ecs)
Source : Majalah DISCOVER BALIKPAPAN Edisi ke 53 Mei 2016
