TEMBUS WILAYAH TERPENCIL, TINGGALKAN ANAK ISTRI DEMI TUGAS MELAYANI
Sekelumit Kisah Pengabdian Bripka Hidayat, Polisi yang Juga Guru Mengaji
Di Provinsi Kalimantan Timur, dinamika gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki tantangan tersendiri. Ini gambaran susahnya transportasi di daerah terpencil di Kaltim, repotnya mengatasi distribusi, namun juga ada kisah anggota polisi yang bertahun tahun mampu melalui berbagai rintangan berat itu untuk satu tujuan: mengabdi.
Oleh: RADENARISDA (DISCOVER BORNEO)
PILKADA serentak 2018 digelar dalam hitungan hari. Pada Rabu, 27 Juni 2018 ini, rakyat di berbagai daerah di Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpin baru. Di Kalimantan Timur, pemilihan berlangsung di 10 daerah tingkat dua. Kota-Kabupaten yang menyelenggarakan pesta demokrasi adalah Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau dan Mahakam Ulu.
Sebagai provinsi dengan luas hampir seluas Jawa — sekira 127 ribu kilometer, gelaran Pilkada di Kaltim memiliki tantangan cukup berat. Beberapa daerah belum sepenuhnya terjangkau sarana transportasi memadai. Bisa diperkirakan, distribusi logistik menjadi salah satu pekerjaan yang tidak mudah bagi penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan yang berada di pelosok dan daerah terpencil.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur, Mohammad Taufik, membenarkan hal itu. “Salah satu tahapan paling krusial adalah distribusi logistik Pilkada. Ini berkaitan dengan kondisi geografi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah cukup luas. Belum semua wilayah bisa dijangkau dengan transporasi darat,” kata Taufik.
Berbagai moda transportasi digunakan KPU untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi. Selain medan terjal yang harus ditempuh agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, KPU juga mewaspadai gangguan keamanan.
Untuk itu, keterlibatan aparat keamanan, khususnya Polri, adalah hal mutlak demi kelancaran distribusi logistik. Merujuk data KPU Kaltim, sejumlah daerah yang memiliki medan sulit antara lain Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Kutai Timur.
MENGENAL DAERAH PELOSOK KALTIM
Di jalur Samarinda menuju Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur dan Kabupaten Berau, sering terjadi kerusakan di jalanan. Padahal jalur tersebut merupakan tulang punggung dan urat nadi transportasi wilayah utara Kalimantan Timur. Kondisi tersebut bisa semakin parah ketika memasuki musim penghujan. Beberapa wilayah hanya bisa dijangkau kendaraan dengan penggerak roda ganda.
Tak sedikit pula daerah yang hanya bisa dituju dengan kapal, perahu ketinting atau kapal ces. Seperti di Sandaran, Ibukota Kecamatan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur. Daerah itu hanya bisa ditempuh kapal laut dengan waktu hingga delapan jam dalam kondisi normal. Di daerah ini, jadwal penyaluran alat pemilihan mulai dilakukan hari Minggu (24/6/2018).
Pada hari pertama ini, distribusi dilakukan di wilayah paling sulit, yaitu Kecamatan Sandaran, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Sangkulirang, dan Karangan. Menyusul kemudian Kecamatan Muara Wahau, Batu Ampar, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Telen, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Meski medan sangat berat, tapi the show must goes on. Surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, dan pendukung pemilu lainnya harus tiba sebelum pemilu dilaksanakan. Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan pemilihan di 18 kecamatan dengan 668 Tempat Pemungutan Suara.
Salah satu daerah yang relatif terisolir di Kabupaten Kutai Timur adalah Kecamatan Busang, khususnya di Desa Mekar Baru. Untuk menjangkau daerah ini, aparat keamanan bersama KPU harus menumpang kapal ces. Sejenis kapal kayu yang hanya memiliki lebar satu orang dewasa. Setiap kapal berisi paling banyak enam orang. Tantangannya bukan ini saja, melainkan medan yang berat.
Sementara Desa Mekar Baru itu sendiri, berada di hulu Sungai Mahakam. Jadi, perjalanan menuju desa itu menggunakan kapal bermesin tunggal dan harus menantang arus. Selain arus yang deras, ancaman lain bisa datang dari bekas kayu log yang tenggelam di sungai dan sewaktu-waktu muncul ke permukaan. Perjalanan ke desa itu dari Sangatta memakan waktu hingga delapan jam. Kurang lebih di atas air antara 5 sampai 6 jam.
SUKA DUKA TUGAS DI DAERAH TERPENCIL
Adalah anggota Polri bernama Bripka Setiyadi Hidayat, personel yang bertugas di Polsek Barong Tongkok, Kutai Barat. Inilah salah satu sosok petugas kepolisian yang relatif kenyang dengan suka duka dan pengalaman bertugas di daerah terpencil di Kaltim.
“Memang susah begitulah keadaannya. Beberapa daerah tidak bisa dijangkau jalur darat, jadi kami harus menggunakan kapal kecil selama berjam-jam,” cerita pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, ini.
Selama persiapan Pilkada, Bripka Setiyadi mengaku lebih sering meninggalkan keluarganya. Tugas pengamanan tidak hanya saat pengiriman logistik Pilkada, namun juga dalam pengamanan TPS selama pemilihan berlangsung, hingga membawa kembali hasil pemungutan suara ke PPK, sampai penetapan hasil pemilihan.
Selama bertugas, Setiyadi dan sejumlah koleganya memang harus meninggalkan keluarga. “Ya itulah resikonya. Anak dan istri saya sudah memahami tugas polisi adalah melayani dan mengabdi. Mereka mendukung dan memaklumi,” kata bapak tiga anak ini.
Istri Setiyadi adalah seorang guru di Kutai Barat. Meninggalkan keluarga untuk bertugas di pedalaman juga terjadi saat Ramadan lalu demi sejumlah tugas pengamanan.
“Kami semua ingin masyarakat merasa aman dan Pilkada Kaltim berjalan lancar,” harap pria yang masuk polisi tahun 2000 ini.
Sebagai personel yang mendapat mandat mendistribuskan logistik dan pengamanan TPS, petugas Polri memang harus menjaga wilayahnya agar tidak terjadi gangguan. Di wilayah Kutai Barat, di mana Setyadi bertugas, penempatan di lokasi yang sulit dijangkau sudah menjadi bagian dari pengabdian. “Kami harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk di kelurahan atau kampung yang berada jauh di pedalaman. Pernah juga kami harus menembus perairan ke Hulu Mahakam, jadi harus melalui Riam di Polsek Long Apari,” ceritanya, tersenyum.
Tantangan juga datang dari jaringan komunikasi yang sulit. “Ketika di pedalaman kami harus terus melaporkan situasi Kamtibmas yang update. Tapi ya itu, jangankan sinyal, kadang mandi saja susah,” paparnya tertawa.
Meski begitu, Pria yang sudah berpengalaman dengan beberapa kali Pilkada, Pilpres dan Pileg ini mengaku bersyukur dapat mendukung proses demokrasi berjalan lancar. Di luar itu, ia juga bersyukur bisa mengabdi pada masyarakat. Bahkan di luar tugasnya, Setyadi juga rutin mengajar mengaji anak-anak kampungnya. Sebuah potret aktivitas pengabdian tulus seorang anggota Polri…
STRATEGI POLDA KALTIM WUJUDKAN PILKADA DAMAI
Dalam pelaksanaan Pilkada Kaltim 2018 ini, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Priyo Widiyanto mengeluarkan kebijakan khusus untuk menjamin Pilkada berjalan aman dan damai. “Pertama yang perlu kami tegaskan adalah; seluruh personel Polri wajib menjaga netralitas dalam kontestasi Pilkada. Polri terlibat aktif mengamankan selruh proses Pilkada hingga selesai,” tegas Kapolda.
Bahkan, Polda Kaltim mengeluarkan sebuah buku saku sebagai acuan dan pedoman bagi semua personel Polda Kaltim di ajang Pilkada ini.
Sikap netral anggota Polri diatur sejumlah regulasi, seperti Tap MPR No. 7/MPR/2000, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
“Ada 13 larangan bagi personil Polri dalam politik praktis, seperti mendeklarasikan diri, membantu peserta, menghadiri deklarasi, memberikan fasilitas, hingga menjadi panitia dalam Pemilu, anggota KPU, atau Panwaslu, dan sebagainya,” imbuh Kapolda.
Untuk memastikan Pilkada aman, Kapolda juga membentuk Satgas Nusantara, Satgas Cyber Crime, Satgas Antimoney Politic serta pembentukan Satgas Banops Pilkada 2018. Satgas Nusantara dipimpin langsung Wakapolda Kaltim dengan tujuan meminimalisir isu SARA. Sementara Satgas Siber dipimpin Dir Reskrimum untuk memberantas ujaran kebencian, hoax, fitnah dan sebagainya.
Sedangkan Satgas Antimoney Politic berada di bawah tanggungjawab Dir Reskrimsus yang bertujuan menangkal politik uang. Sementara Satgas Banops berjumlah 17 subsatgas yang terdiri dari satuan-satuan yang ada di Polda Kaltim.
Polda Kaltim berperan sebagai satuan yang mengamankan jalannya Pilkada di wilayah Kalimantan Timur, mulai dari pendaftaran, sampai pelantikan pasangan calon terpilih. Beberapa upaya mengawal pelaksanaan Pilkada oleh Polri antara lain dengan deteksi dini dan pengkajian setiap perkembangan dalam masyarakat terkait potensi konflik. Polda Kaltim juga menyusun sistem peringatan dini dan tanggapan dini konflik dalam mencegah terjadinya konflik.
“Tapi kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami tentu juga berharap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama ikut menciptakan Pilkada aman dan damai, salah satunya dengan cara ikut memantau pelaksanaan Pilkada agar sesuai pelaksanaan undang-undang,” sebut Kapolda. “Jadi, bersikap aktif dan kritis dalam kajian terhadap persoalan pemilu, termasuk mencegah dan melaporkan pelanggaran yang terjadi, sangat membantu tugas Polri. Tujuannya, agar masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya dengan aman, dan Pilkada berjalan damai dan bermartabat,” tandas jenderal bintang dua ini. (*)
