Dampak Lonjakan Pendatang di Samarinda, DPRD Kaltim Desak Pemprov Turun Tangan

GODISCOVER.CO.ID – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan jumlah pendatang yang terus mengalir ke Samarinda. Menurutnya, permasalahan yang muncul akibat banyaknya pendatang di ibu kota provinsi ini sudah menjadi isu sosial dan ekonomi yang cukup serius.

Tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat, namun juga memperburuk tingkat kriminalitas yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk.

Darlis menilai bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Samarinda tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

“Samarinda kini menghadapi masalah yang cukup kompleks, karena datangnya pendatang tidak hanya menambah jumlah penduduk, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi. Misalnya, masalah di sektor kesehatan dan pendidikan, serta tingginya angka pengangguran dan kriminalitas,” kata Darlis.

Menurut Darlis, permasalahan ini bukanlah tanggung jawab Pemkot Samarinda semata. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus memiliki peran besar dalam menangani masalah ini.

Pasalnya, banyak pendatang yang datang ke Samarinda dengan harapan bisa memperoleh peluang kerja yang lebih baik atau mendapatkan pelayanan publik yang lebih memadai, yang pada kenyataannya sering kali tidak sesuai dengan harapan mereka.

“Banyak orang datang ke Samarinda karena ada harapan terhadap peluang di tingkat provinsi. Di sini ada lapangan pekerjaan yang lebih terbuka, tetapi apakah itu bisa mencukupi semua kebutuhan mereka? Belum lagi persoalan lainnya seperti kesehatan, yang tentunya membutuhkan perhatian dari provinsi juga,” jelasnya.

Darlis pun menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak boleh lepas tangan. Masalah yang ada tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemkot Samarinda, karena tantangan yang dihadapi bukan hanya soal keberadaan pendatang, tapi juga kapasitas kota dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk mereka.

“Jika Pemprov tidak terlibat aktif, maka masalah ini akan semakin rumit. Pemerintah Provinsi harus lebih peduli terhadap situasi ini, dan bekerja sama dengan Pemkot untuk menciptakan kebijakan yang bisa mengurangi dampak negatif dari lonjakan pendatang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Darlis berharap agar Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret, seperti meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang.

Dengan kebijakan yang tepat, ia percaya bahwa masalah ini bisa diatasi tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi kota Samarinda dan masyarakat sekitarnya. (ADV)