Di Tengah Gelombang Pemangkasan TKD, Kaltim Bersikeras Tuntut Keadilan Dana Bagi Hasil
Pemerintah Daerah Samarinda Berusaha Bertahan, Sementara Provinsi Kalimantan Timur Terus Memperjuangkan Hak Konstitusional di Masa Transisi Energi.
GODISCOVER.CO.ID – Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu penyangga utama pendapatan negara dari sektor migas dan sumber daya alam, kini menghadapi tantangan berat. Di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD), pemerintah daerah dan provinsi bersikeras menuntut keadilan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) yang mereka anggap sebagai hak konstitusional.
Di level pemerintahan kota, Samarinda merasakan langsung dampak dari pemangkasan TKD. Anggaran yang berkurang memaksa pemerintah setempat untuk berjuang “bertahan” dengan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Namun, tekanan ini tidak menyurutkan semangat untuk bergabung dengan suara provinsi dalam memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu keadilan alokasi dana bagi hasil yang lebih proporsional.
Secara lebih luas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bersikeras dan menyuarakan tuntutannya agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pembagian dana. Sebagai provinsi yang telah lama berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, Kaltim merasa kebijakan pemangkasan TKD dinilai tidak adil, terutama di masa transisi energi dimana daerah harus mempersiapkan ekonomi baru pasca-ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tuntutan ini didasari oleh semangat otonomi daerah dan keadilan fiscal.
Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil SDA seperti Kaltim ini menyoroti kompleksitas hubungan fiskal di Indonesia. Pemangkasan TKD berpotensi memperlambat pembangunan di daerah dan memicu ketidakpuasan. Perjuangan Kaltim untuk “keadilan” dana bagi hasil ini menjadi penentu bagi masa depan daerah, tidak hanya untuk keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga untuk kesiapan mereka dalam menghadapi era ekonomi baru yang lebih hijau dan berkelanjutan.
