GODISCOVER.CO.ID – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir dinilai para ahli sebagai dampak nyata dari pembangunan yang buta ekologi. Alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan ketidakpatuhan pada rencana tata ruang disebut sebagai akar masalah yang memicu bencana berulang.
Wilayah Terdampak dan Skala Kerusakan
Berdasarkan data BNPB per Kamis (27/11/2025):
Sumatera Utara:
12 kabupaten/kota terdampak
45.000 jiwa mengungsi
8.500 rumah terendam
5 jembatan putus
Riau:
8 kabupaten terdampak
25.000 jiwa mengungsi
Kerugian ekonomi Rp 2,3 triliun
15.000 hektar lahan pertanian rusak
Sumatera Barat:
5 kabupaten terdampak
12.000 jiwa mengungsi
3.500 rumah terendam
Akar Masalah Ekologis
1. Alih Fungsi Lahan
40% hutan lindung berubah jadi perkebunan
25% daerah resapan air jadi permukiman
15.000 hektar mangrove hilang untuk tambak
2. Degradasi DAS
60% DAS dalam kondisi kritis
Sedimentasi sungai meningkat 300%
Kapasitas tampung sungai menyusut 40%
3. Pelanggaran Tata Ruang
120 permukiman di bantaran sungai
45 industri di kawasan lindung
80 bangunan menghalangi aliran sungai
Analisis Para Ahli
Prof. Dr. Etty Riani (Ahli Ekologi IPB):
“Banjir ini buah dari pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Kita memaksakan pembangunan di wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan.”
Dr. Mahawan Karuniasa (Ahli Perubahan Iklim):
“Intensitas hujan memang meningkat, tapi yang memperparah adalah lemahnya infrastruktur ekologis. Hijau sudah berganti beton.”
Dampak Jangka Panjang
Ekonomi:
Kerugian diperkirakan Rp 15 triliun
45.000 hektar lahan pertanian gagal panen
1.200 UMKM terancam bangkrut
Sosial:
15.000 anak putus sekolah sementara
Wabah penyakit mulai merebak
Trauma psikologis warga
Lingkungan:
Erosi tanah masif
Penurunan kualitas air
Hilangnya keanekaragaman hayati
Respons Pemerintah
Menteri LHK Siti Nurbaya:
“Kami akan evaluasi izin-izin yang terlanjur diberikan di kawasan lindung. Pembangunan harus berwawasan lingkungan.”
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono:
“Selain normalisasi sungai, kami akan bangun infrastruktur hijau untuk mengembalikan fungsi ekologis.”
Solusi Berkelanjutan
Jangka Pendek:
Evakuasi dan bantuan korban
Perbaikan infrastruktur darurat
Penyediaan air bersih
Jangka Panjang:
Moratorium izin di kawasan lindung
Reboisasi 50.000 hektar lahan kritis
Revitalisasi 15 DAS prioritas
Penerapan building code ramah lingkungan
Pelajaran yang Harus Diambil
Kepala BNPB Suharyanto:
“Kita tidak bisa lagi memisahkan pembangunan dari lingkungan. Setiap kebijakan harus melalui uji dampak lingkungan yang ketat.”
