BPK Kalsel Bongkar Praktik Fiktif Perjalanan Dinas Senilai Rp900 Juta Lebih di Laporan Keuangan
Temuan ini merupakan bagian dari 1.437 kasus ketidakpatuhan yang teridentifikasi, dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 52,9 miliar.
GODISCOVER.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan mengungkap adanya indikasi praktik belanja perjalanan dinas fiktif dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Nilai temuan ini sangat signifikan, mencapai lebih dari Rp900 juta.
Temuan belanja fiktif ini bukanlah satu-satunya masalah yang diungkap oleh BPK. Secara keseluruhan, lembaga pemeriksa menemukan 1.437 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kumpulan dari seluruh ketidakpatuhan ini diduga telah menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar, yakni sebesar Rp 52,9 miliar.
Selain itu, BPK juga melaporkan adanya indikasi kerugian negara dalam bentuk lain, yaitu pembayaran atas barang dan jasa yang ternyata tidak diterima atau tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati (penyerahan tidak sempurna). Nilai dari temuan ini juga cukup besar, mencapai Rp 10,8 miliar.
Secara umum, opini yang diberikan BPK terhadap LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, penting untuk dicatat bahwa opini WTP ini tidak serta-merta berarti laporan keuangan tersebut bersih dari segala masalah. BPK tetap menyampaikan berbagai temuan ketidakpatuhan, termasuk belanja fiktif dan potensi kerugian negara yang disebutkan di atas, sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Dengan demikian, meski memperoleh opini tertinggi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih ketat dalam mengelola keuangan, khususnya dalam mengawasi pengeluaran untuk pos-pos seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa, guna mencegah hilangnya uang negara.
