GODISCOVER.CO.ID – Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mendorong peningkatan peran pengusaha lokal dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Hal ini disampaikan dalam forum evaluasi triwulanan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Balikpapan, Jumat (27/9/2024).
Pertemuan ini membahas capaian realisasi kontrak dan komitmen peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu migas. Gubernur menekankan pentingnya sinergi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal.
Akmal Malik menyatakan, pengusaha lokal Kaltim telah memiliki kompetensi yang memadai untuk terlibat dalam proyek-proyek hulu migas. Ia meminta SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memberikan kesempatan yang lebih besar.
“Kami minta ada ruang yang lebih besar lagi untuk pengusaha lokal. Jangan sampai proyek-proyek besar justru banyak dikerjakan oleh tenaga dan perusahaan dari luar, sementara potensi dalam negeri, khususnya Kaltim, tidak tersentuh,” tegas Akmal.
Kepala Perwakilan SKK Migas untuk Kalimantan, Yudi Pratomo, melaporkan progres positif dalam pemberdayaan pengusaha lokal. Hingga triwulan ketiga 2024, telah terealisasi 17 paket kontrak senilai total Rp1,3 triliun.
“Tiga belas paket di antaranya dimenangkan pengusaha lokal Kaltim,” jelas Yudi. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi usaha lokal dibandingkan periode sebelumnya.
Untuk mendukung peningkatan TKDN, Pemerintah Provinsi Kaltim dan SKK Migas berkomitmen melanjutkan program pendampingan bagi pengusaha lokal. Fokusnya meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar mampu bersaing dalam tender proyek migas.
“Kami akan terus mendorong partisipasi pengusaha lokal. Ke depan, kami berkomitmen untuk memfasilitasi mereka agar dapat bersaing secara lebih kompetitif,” tambah Yudi.
Peningkatan partisipasi pengusaha lokal di sektor hulu migas diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Kaltim. Selain penyerapan tenaga kerja, juga mendorong penguatan rantai pasok industri pendukung migas.
Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor migas bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara pemda, SKK Migas, dan KKKS akan terus diperkuat untuk optimalisasi pemberdayaan usaha lokal.
