Industri Kayu Legal Kalbar Terjerat Masalah: Oknum Bersenjata Ganggu Pasokan Bahan Baku

GODISCOVER.CO.ID – Industri pengolahan kayu berizin di Kalimantan Barat (Kalbar) menghadapi tantangan serius yang justru datang dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga ketertiban. Asosiasi Pengusaha Pengolahan Kayu Kalimantan Barat (AP2K Kalbar) menyuarakan keluhannya, bahwa aktivitas produksi mereka yang legal kerap diganggu oleh oknum-oknum bersenjata yang mengatasnamakan penegakan hukum.

Menurut Ketua AP2K Kalbar, Aswin Fithriansyah, gangguan ini paling sering terjadi di jalan raya dan tempat istirahat (rest area). Oknum-oknum tersebut kerap menghentikan dan memeriksa truk pengangkut kayu milik perusahaan yang sudah jelas memiliki dokumen lengkap dan sah. Dalam aksinya, mereka menggunakan kendaraan dinas operasional, yang semakin membuat klaim mereka terlihat legitimate. Aswin menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan anggotanya telah memenuhi semua persyaratan perizinan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.

Gangguan sepihak ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi telah berdampak langsung pada operasional industri. Aswin menjelaskan bahwa tindakan oknum tersebut menyebabkan keterlambatan distribusi bahan baku ke pabrik. Akibatnya, proses produksi terhambat dan berpotensi merugikan perusahaan secara finansial. Yang lebih memprihatinkan, insiden seperti ini disebutkan telah berlangsung cukup lama, sekitar tiga hingga empat tahun terakhir, dan semakin sering terjadi dalam periode setahun ini.

Menyikapi hal ini, AP2K Kalbar telah mengambil langkah dengan menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Inti dari permohonan mereka adalah meminta kejelasan dan kepastian hukum. Asosiasi meminta agar pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pengarahan yang tegas kepada seluruh jajarannya, termasuk aparat penegak hukum di lapangan. Tujuannya agar ada kesamaan persepsi dan koordinasi dalam memperlakukan industri kayu yang telah beroperasi secara legal.

Mereka berharap, dengan intervensi dari pemerintah daerah, iklim usaha bagi industri kayu legal di Kalbar dapat menjadi lebih kondusif. Perlindungan terhadap usaha yang taat aturan dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas investasi dan kelangsungan tenaga kerja di sektor kehutanan dan perkayuan wilayah tersebut.