Pemerintah Australia Tegaskan Sikap: Tidak Akan Bernegosiasi dengan Peretas Qantas
Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil menegaskan prinsip 'tidak membayar tebusan' menyusul bocornya data karyawan, meski ancaman publikasi informasi sensitif masih membayangi.
GODISCOVER.CO.ID – Pemerintah Australia secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi atau membayar teusman kepada kelompok peretas yang bertanggung jawab atas serangan siber terhadap maskapai penerbangan nasional, Qantas. Sikap teguh ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Clare O’Neil menyusul bocornya data internal perusahaan oleh kelompok ransomware “Black Basta”.
Insiden peretasan ini telah berlangsung selama beberapa pekan. Kelompok Black Basta mengklaim telah mencuri sekitar 10 terabyte data sensitif Qantas dan telah mempublikasikan sebagian data tersebut, yang diduga berisi informasi pribadi karyawan. Mereka mengancam akan merilis lebih banyak data, termasuk informasi detail para eksekutif tinggi dan direksi maskapai, jika permintaan tebusan tidak dipenuhi.
Meskipun ancaman ini serius, pemerintah Australia berdiri pada prinsipnya untuk tidak memenuhi tuntutan para penjahat siber. “Kami memiliki posisi yang sangat jelas tentang masalah ini, yaitu kami tidak mendukung pembayaran tebusan,” tegas Menteri O’Neil. Ia menambahkan bahwa membayar tebusan justru akan mendanai kegiatan kriminal lebih lanjut dan meningkatkan risiko serangan serupa terhadap perusahaan Australia lainnya di masa depan.
Qantas sendiri telah mengonfirmasi bahwa data yang bocor adalah informasi internal yang berkaitan dengan proses sumber daya manusia (HR). Maskapai tersebut menyatakan mereka terus memenuhi kewajiban hukum untuk memberitahu individu-individu yang terdampak dan telah melaporkan insiden ini kepada otoritas yang berwenang, termasuk Pusat Keamanan Siber Australia (Australian Cyber Security Centre).
Langkah pemerintah ini mencerminkan pendekatan global yang semakin umum dalam menangani serangan ransomware, di mana membayar tebusan dianggap dapat memicu siklus kriminalitas yang tidak berujung. Meski keputusan ini berisiko terhadap publikasi data lebih lanjut, pemerintah dan Qantas memilih untuk tidak menyerah pada tekanan kriminal siber.
